Wawasan Mamuju – Dalam upaya memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama di mata hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat terus memperluas jangkauan akses keadilan hingga ke pelosok daerah. Melalui berbagai program inovatif, lembaga ini berkomitmen memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau bantuan hukum formal.
Wujud Nyata Pelayanan Hukum untuk Semua
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Marasidin Siregar, menegaskan bahwa keadilan tidak boleh hanya dirasakan oleh masyarakat di kota besar, tetapi juga harus menjangkau masyarakat desa, pesisir, dan daerah terpencil.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat mengakses bantuan hukum dan memperoleh perlindungan yang layak. Prinsipnya, hukum hadir untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang mampu,” tegas Marasidin dalam kegiatan Rapat Koordinasi Akses Keadilan Daerah yang digelar di Mamuju, Selasa (15/10).
Ia menjelaskan bahwa program prioritas Kanwil Sulbar saat ini adalah memperkuat sinergi antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat, agar pelayanan hukum dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Jangkauan Hingga Daerah Terpencil
Salah satu fokus utama Kemenkumham Sulbar adalah memperluas jangkauan bantuan hukum hingga wilayah-wilayah sulit dijangkau. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat, Kanwil berupaya menghadirkan layanan konsultasi hukum keliling serta penyuluhan di daerah pedalaman.
“Banyak masyarakat di pelosok yang belum memahami hak-hak hukum mereka. Dengan program jemput bola, kami datang langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum,” ujar Marasidin.
Program ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama di daerah yang selama ini belum tersentuh layanan hukum formal. Beberapa desa bahkan telah mengusulkan pembentukan Pos Pelayanan Hukum Terpadu (Posyankum) agar akses terhadap keadilan semakin dekat dengan warga.
Baca juga: Kasus Narkoba di Mamuju Meningkat Pada 2025
Kolaborasi Lintas Sektor
Kanwil Kemenkumham Sulbar juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Bappeda, dan Kantor Desa, untuk memastikan bahwa pelayanan hukum terintegrasi dengan program pembangunan daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperluas cakupan layanan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga menjadi bagian penting dalam mendukung edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. “Kami mendorong masyarakat untuk tidak takut mencari keadilan. Negara hadir melalui lembaga-lembaga hukum resmi yang siap membantu,” tambahnya.
Menuju Sulbar Sadar Hukum
Melalui program “Sulbar Sadar Hukum 2025”, Kanwil menargetkan terbentuknya lebih banyak desa dan kelurahan sadar hukum di seluruh kabupaten. Program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum warga, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif untuk taat aturan dan menyelesaikan masalah secara bijak.
“Ketika masyarakat memahami hukum, potensi konflik sosial akan menurun. Kita ingin membangun masyarakat Sulbar yang adil, beretika, dan harmonis,” tutup Marasidin Siregar.
