Wawasan Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi 12 jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemprov. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan seleksi terbuka ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
“Seleksi ini terbuka bagi seluruh ASN yang memenuhi syarat di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulbar. Tujuannya untuk memastikan jabatan diisi oleh pejabat yang berkompeten, berintegritas, dan inovatif,” ujar Idris di Mamuju, Selasa (4/11/2025).
12 Jabatan Strategis yang Dibuka
Berdasarkan pengumuman resmi Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sulbar, terdapat 12 jabatan yang saat ini lowong dan akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka.
Berikut daftar jabatan yang dibuka:
-
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
-
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
-
Kepala Dinas Kesehatan
-
Kepala Dinas Sosial
-
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
-
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
-
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
-
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
-
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
-
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
-
Kepala Biro Administrasi Pembangunan
-
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
Menurut Idris, sejumlah posisi tersebut kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun, dimutasi, atau meninggal dunia.
Pendaftaran Dibuka Dua Minggu
Pendaftaran seleksi dibuka mulai 4 hingga 18 November 2025, dan dapat dilakukan melalui website resmi Pemprov Sulbar atau secara langsung dengan menyerahkan berkas ke Sekretariat Pansel di Kantor Gubernur Sulbar.
Adapun tahapan seleksi meliputi administrasi, penilaian kompetensi (assessment test), presentasi makalah, dan wawancara akhir.
“Semua proses akan dilakukan secara objektif dan transparan. Kami juga melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur BKN sebagai bagian dari tim seleksi,” terang Idris.
Baca juga: Antrian BBM Mengular di SPBU Polohu, Warga Mateng Keluhkan Kondisi Tak Kunjung Normal
Gubernur Dorong Regenerasi dan Profesionalisme
Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh, menyambut baik dibukanya proses seleksi terbuka ini. Ia menilai bahwa momentum ini penting untuk mendorong regenerasi kepemimpinan birokrasi dan memperkuat kualitas pelayanan publik di Sulbar.
“Kami ingin memastikan bahwa pejabat yang duduk di posisi strategis benar-benar memahami tantangan daerah dan mampu membawa inovasi. Tidak boleh ada lagi jabatan yang diisi karena kedekatan pribadi, tetapi murni berdasarkan kinerja dan kemampuan,” ujar Zudan.
Ia juga menegaskan pentingnya nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan loyalitas terhadap pelayanan publik, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Pengawasan Ketat dari Pansel dan KASN
Pemerintah Provinsi Sulbar memastikan seluruh tahapan seleksi diawasi secara ketat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mencegah adanya praktik nepotisme atau intervensi politik.
Ketua Pansel, Dr. Andi Asri, M.Si, mengatakan bahwa hasil akhir seleksi akan diumumkan secara terbuka kepada publik. “KASN akan memantau seluruh tahapan. Hasil akhir akan dikirim ke KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum Gubernur menetapkan pejabat terpilih,” jelasnya.
Harapan Akhir Tahun
Dengan terbukanya 12 posisi strategis ini, pemerintah berharap muncul figur-figur baru yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa reformasi birokrasi yang nyata di Sulawesi Barat.
“Ini bukan hanya proses administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan zaman,” pungkas Zudan.
