Wawasan Mamuju — Rencana rehabilitasi lapangan tenis dengan nilai anggaran mencapai Rp742 juta mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif Kabupaten Mamuju. Proyek yang berasal dari pos anggaran pemerintah daerah itu dinilai tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi.
Sejumlah anggota DPRD Mamuju mempertanyakan urgensi proyek tersebut, khususnya ketika berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan prioritas pembiayaan.
Anggaran Besar untuk Fasilitas Olahraga Dipertanyakan
Menurut para legislator, alokasi dana hampir tiga perempat miliar rupiah untuk perbaikan lapangan tenis terbilang besar dan dianggap kurang mendesak. Terlebih, kondisi lapangan yang akan direhab disebut masih dapat difungsikan meski membutuhkan perawatan.
“Kami mempertanyakan dasar pengalokasian anggaran sebesar itu. Saat efisiensi sedang dilakukan, harusnya pemerintah fokus pada kebutuhan yang lebih menyentuh masyarakat,” ujar salah satu anggota DPRD Mamuju.
Beberapa legislator menilai bahwa proyek tersebut dapat ditunda, dialihkan, atau dikaji ulang agar tidak mengorbankan sektor yang lebih prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur dasar.
Masyarakat Masih Membutuhkan Banyak Layanan Dasar
Kalangan dewan menekankan bahwa masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat Mamuju, termasuk pemulihan infrastruktur pascabencana, perbaikan akses jalan antar-desa, hingga dukungan layanan kesehatan dan sosial.
“Ini soal sensitivitas terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan publik. Mengalokasikan anggaran besar untuk lapangan tenis kini rasanya kurang relevan,” tambah legislator lainnya.
Dewan juga menyampaikan bahwa banyak fasilitas umum seperti drainase, jembatan penghubung, dan ruang publik masih membutuhkan perhatian anggaran.
Baca juga: Eks Kadis Perkim Mamasa Jadi Tersangka Korupsi Pasar Rakyat Rp 5,7 Miliar
Seruan Evaluasi dan Transparansi Perencanaan
Menanggapi polemik tersebut, beberapa anggota DPRD meminta pemerintah daerah membuka secara transparan dokumen perencanaan dan justifikasi proyek. Mereka menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dipergunakan secara tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
“Kita tidak melarang pembangunan fasilitas olahraga. Namun, perencanaan harus jelas, terbuka, dan mempertimbangkan skala prioritas. Apalagi ini menyangkut anggaran ratusan juta rupiah,” ujar seorang legislator.
Dewan juga mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan olahraga dalam proses perencanaan agar program benar-benar sesuai kebutuhan.
Pemda Diminta Berikan Penjelasan Resmi
Hingga kini, pemerintah daerah Mamuju belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan legislatif tersebut. Namun beberapa pejabat sebelumnya menekankan bahwa setiap program yang masuk ke dokumen APBD sudah melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran berjenjang.
Meski demikian, dewan menilai penjelasan tambahan tetap penting agar polemik tidak berkembang dan publik mendapat gambaran utuh mengenai alasan dan tujuan rehabilitasi lapangan tenis tersebut.
Menunggu Sikap Pemerintah dan Hasil Evaluasi Dewan
DPRD Mamuju dijadwalkan membahas lebih lanjut persoalan ini dalam rapat kerja bersama OPD terkait. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan apakah proyek dengan nilai Rp742 juta itu tetap dilanjutkan, direvisi, atau bahkan dibatalkan.
Bagi legislatif, keputusan apa pun harus tetap berpijak pada prinsip efisiensi, transparansi, dan kebermanfaatan publik.
