Mamuju – Suasana di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mendadak tegang setelah puluhan pekerja pelabuhan mendatangi kantor camat pada Kamis (4/9/2025). Kedatangan mereka bukan tanpa sebab. Para pekerja mengaku dirugikan oleh kebijakan pengelolaan pelabuhan yang dianggap tidak berpihak pada nasib buruh harian.
Tuntutan Pekerja: Transparansi dan Perlindungan Hak
Dalam aksi tersebut, para pekerja membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah setempat lebih memperhatikan nasib buruh pelabuhan. Mereka menilai, selama ini pembagian kerja dan sistem upah tidak transparan sehingga sebagian besar buruh merasa diperlakukan tidak adil.
“Banyak dari kami yang sudah bertahun-tahun bekerja, tapi upah tidak sesuai dan pembagian giliran kerja tidak jelas. Kami minta keadilan,” ujar Andi, salah seorang koordinator aksi.
Keluhkan Sistem Kerja dan Upah
Para buruh juga mengeluhkan soal minimnya perlindungan tenaga kerja. Menurut mereka, hingga saat ini tidak ada jaminan keselamatan kerja maupun jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan). Padahal, pekerjaan di pelabuhan penuh risiko, mulai dari mengangkat barang berat hingga menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
“Kalau ada yang celaka, semua ditanggung sendiri. Tidak ada perusahaan atau pemerintah yang bantu. Inilah yang membuat kami merasa sangat dirugikan,” tambah salah seorang pekerja lainnya.
Respons Pemerintah Kecamatan
Camat Budong-Budong, yang langsung menemui massa aksi, menyatakan akan menampung semua aspirasi para pekerja. Ia berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan serta Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah.
Baca juga: Demo Depan Polresta Mamuju, Massa Desak 2 Mahasiswa Bawa Molotov Dibebaskan
“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada bupati agar segera dicarikan solusi terbaik. Para pekerja adalah bagian penting dari roda perekonomian, jadi sudah seharusnya mendapatkan perhatian,” tegas camat.
Harapan Dialog dan Solusi Konkret
Meski sempat memanas, aksi pekerja pelabuhan berlangsung tertib. Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapat jaminan akan adanya dialog lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan perwakilan buruh.
Para buruh berharap pertemuan nanti tidak hanya sebatas janji, melainkan menghasilkan solusi nyata yang mampu memperbaiki nasib mereka.
“Kami tidak minta lebih, hanya ingin hak kami dihargai. Kalau kerja keras kami ikut menggerakkan ekonomi, wajar kalau kesejahteraan juga diperhatikan,” pungkas salah seorang buruh senior.
Penutup
Kasus ini menambah daftar panjang keluhan buruh di sektor pelabuhan yang kerap menghadapi masalah ketidakjelasan sistem kerja, rendahnya upah, serta lemahnya perlindungan. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar roda ekonomi di pelabuhan tetap berjalan lancar dan pekerja pun bisa hidup lebih sejahtera.
