Wawasan Mamuju – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi meluncurkan aplikasi e-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) sebagai terobosan baru untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di wilayah tersebut. Aplikasi berbasis digital ini diharapkan menjadi instrumen efektif bagi badan publik dalam meningkatkan pelayanan informasi sekaligus mempermudah proses pengawasan.
Digitalisasi Monitoring Keterbukaan Informasi
Ketua Komisi Informasi Sulbar, Muhammad Arif, menjelaskan bahwa e-Monev merupakan upaya modernisasi sistem monitoring keterbukaan informasi yang selama ini masih dilakukan secara manual. Melalui sistem ini, badan publik dapat mengisi dan menyampaikan laporan keterbukaan informasi secara daring, sehingga lebih efisien dan transparan.
“Selama ini monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi membutuhkan waktu panjang karena harus melalui tahapan manual. Dengan e-Monev, semua badan publik dapat langsung mengisi instrumen secara digital dan terintegrasi dengan sistem Komisi Informasi,” ujar Arif saat peluncuran di Mamuju, Selasa (17/9).
Dorongan untuk Badan Publik
Menurut Arif, seluruh badan publik di Sulbar, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga lembaga vertikal, akan diwajibkan memanfaatkan aplikasi tersebut. Tujuannya agar standar pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat tercapai dengan lebih merata.
“Dengan adanya e-Monev, tidak ada lagi alasan keterlambatan laporan atau kesulitan administrasi. Semua lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipantau secara langsung,” jelasnya.
Baca juga: Kejati Sulbar Tahan Dua Tersangka Korupsi Lahan Pasar Mamasa, Negara Rugi Rp5,7 Miliar
Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi
Peluncuran e-Monev juga diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sulbar yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kategori sedang. Melalui sistem digital, data dan capaian keterbukaan informasi dari masing-masing badan publik dapat diukur secara objektif dan real time.
“Target kami, dengan e-Monev, Sulbar bisa masuk dalam kategori baik secara nasional. Hal ini tentu juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” ungkap Arif.
Dukungan Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, yang hadir dalam peluncuran, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif KI Sulbar. Ia menilai sistem ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang terbuka, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami menyambut baik hadirnya e-Monev. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh, termasuk dengan mendorong seluruh OPD untuk serius mengisi dan memanfaatkan sistem ini,” tegas Idris.
Harapan Masyarakat Sipil
Aktivis transparansi dan akuntabilitas publik di Sulbar juga menyambut positif inovasi ini. Menurut mereka, kehadiran e-Monev dapat memperkuat posisi masyarakat dalam mengakses informasi serta mengawasi jalannya pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Dengan adanya e-Monev, partisipasi publik bisa lebih aktif karena data yang disajikan lebih cepat dan mudah diakses,” ujar Rismawati, perwakilan dari LSM lokal.
Komitmen Berkelanjutan
Komisi Informasi Sulbar menegaskan bahwa peluncuran aplikasi ini hanyalah langkah awal. Ke depan, KI akan terus melakukan sosialisasi, pelatihan teknis, serta pendampingan kepada badan publik agar implementasi e-Monev berjalan maksimal.
“Harapan kami, semua badan publik tidak hanya mengisi laporan, tetapi juga menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja. Sebab keterbukaan adalah kunci kepercayaan,” tutup Arif.
