Wawasan Mamuju – Proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati Mamuju terancam mandek setelah muncul persoalan serius terkait hilangnya pasokan solar yang menjadi bahan bakar utama alat berat di lokasi pekerjaan. Hilangnya solar ini memicu kecurigaan adanya kelalaian hingga dugaan penyelewengan dalam distribusi logistik proyek.
Solar Hilang, Proyek Terhambat
Pihak kontraktor mengungkapkan bahwa pasokan solar yang seharusnya digunakan untuk mendukung aktivitas alat berat tiba-tiba tidak tersedia sesuai kebutuhan. Padahal, bahan bakar tersebut menjadi kunci utama untuk pengerjaan fondasi dan infrastruktur pendukung.
“Setiap hari alat berat membutuhkan solar dalam jumlah tertentu. Namun, beberapa hari terakhir pasokan menghilang, sehingga pekerjaan tertunda,” ungkap salah seorang pekerja di lapangan.
Kondisi ini membuat progres pembangunan melambat. Jika tidak segera ada solusi, proyek berpotensi tidak selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.
Dugaan Penyelewengan Menguat
Hilangnya solar dalam jumlah signifikan menimbulkan pertanyaan besar. Beberapa pihak menduga ada unsur penyalahgunaan distribusi atau bahkan pencurian di tengah jalur penyaluran. Aparat penegak hukum pun diminta turun tangan untuk menyelidiki masalah ini.
“Kasus seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Jika benar ada yang menyelewengkan, jelas itu merugikan negara dan masyarakat,” ujar salah satu aktivis antikorupsi di Mamuju.
Baca juga: KAHMI Sulbar Resmi Dilantik, Syamsul Sebut Siap Berjalan Bareng Pemprov
Kontraktor Desak Pemerintah Cari Solusi
Pihak kontraktor mengaku sudah melaporkan persoalan ini ke pemerintah daerah. Mereka meminta agar Pemkab Mamuju ikut turun tangan mengamankan pasokan solar, mengingat proyek tersebut memiliki nilai strategis sebagai fasilitas resmi wakil kepala daerah.
“Kami tidak bisa bekerja optimal tanpa bahan bakar. Pemerintah daerah perlu mencari solusi, baik melalui pengawasan distribusi maupun koordinasi dengan pihak terkait,” kata perwakilan kontraktor.
Potensi Kerugian Negara
Jika proyek terhenti akibat masalah ini, bukan hanya pembangunan rujab yang terganggu, tetapi juga keuangan negara bisa dirugikan. Dana yang sudah digelontorkan berpotensi tidak memberikan hasil maksimal apabila pembangunan mangkrak.
Pengamat pembangunan daerah menilai kasus hilangnya solar ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan proyek. “Ini peringatan agar pemerintah memperketat pengawasan distribusi bahan bakar untuk proyek. Jangan sampai proyek strategis gagal hanya karena masalah solar,” ujarnya.
Masyarakat Minta Transparansi
Warga Mamuju menyoroti peristiwa ini dan mendesak pemerintah memberi penjelasan terbuka. Mereka khawatir proyek rujab hanya akan jadi ‘proyek mangkrak’ jika persoalan solar tidak segera diatasi.
“Kalau memang ada pencurian, usut sampai tuntas. Kalau karena kelalaian, benahi sistemnya. Jangan sampai proyek penting untuk daerah malah terhambat,” kata salah seorang tokoh masyarakat.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
Sejumlah pihak menekankan agar Pemkab Mamuju segera mengambil langkah konkret, termasuk menggandeng aparat kepolisian untuk mengusut hilangnya solar tersebut. Selain itu, mekanisme distribusi bahan bakar harus lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan status proyek yang krusial, semua mata kini tertuju pada pemerintah daerah: apakah mampu menyelesaikan masalah ini dan memastikan pembangunan rujab tetap berjalan sesuai jadwal, atau membiarkan proyek strategis itu terhambat karena persoalan klasik: hilangnya bahan bakar solar.
