Wawasan Mamuju – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk UMKM di Sulawesi Barat. Melalui program pendampingan intensif, BPOM membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam proses pengurusan izin edar, termasuk pemenuhan standar mutu, keamanan pangan, hingga pelabelan yang sesuai regulasi.
Fokus Tingkatkan Keamanan dan Kualitas Produk
Kepala BPOM Mamuju menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya agar produk lokal dapat bersaing dengan produk skala nasional maupun industri besar. Selama ini, banyak UMKM yang memiliki produk potensial namun terkendala dalam pemahaman teknis perizinan.
“Kami tidak hanya memproses izin edar, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk UMKM memenuhi standar keamanan dan mutu. Ini penting untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing,” ujarnya.
Pendampingan mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pengecekan fasilitas produksi agar sesuai standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPB).
Pelaku UMKM Terbantu dan Lebih Percaya Diri
Sejumlah pelaku UMKM mengaku sangat terbantu melalui program ini. Proses yang sebelumnya dianggap rumit dan mahal menjadi lebih mudah karena pendampingan dilakukan secara bertahap dan terstruktur.
“Dulu saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengurus izin PIRT dan BPOM. Setelah didampingi, semua lebih jelas dan kami jadi yakin produk bisa naik kelas,” ujar salah satu pelaku usaha makanan olahan di Mamuju.
Tidak hanya itu, UMKM juga mendapat pengetahuan tambahan mengenai pengemasan, pemasaran, serta pentingnya mencantumkan informasi pangan yang lengkap dan benar.
Baca juga: Sebanyak 12.000 Rumah Masih Tidak Layak di Sulbar
Dorong Legalitas demi Perluasan Pasar
BPOM Mamuju menegaskan bahwa izin edar bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan pintu pembuka menuju pasar yang lebih luas. Produk yang sudah memiliki legalitas resmi lebih mudah diterima oleh toko modern, marketplace, hingga peluang masuk ke pasar regional.
“UMKM yang sudah legal lebih mudah masuk retail dan ikut program pemerintah. Ini keuntungan yang harus dimanfaatkan,” kata pihak BPOM.
Dengan izin edar yang valid, produk juga mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen. Hal ini menjadi modal penting bagi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.
Kolaborasi dengan Pemda dan Lembaga Terkait
BPOM Mamuju tidak bekerja sendiri. Pendampingan dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta pemerintah kabupaten/kota.
Sinergi ini memungkinkan proses pendampingan berjalan lebih cepat, apalagi banyak pelaku usaha yang tersebar di wilayah pedesaan dan membutuhkan fasilitasi dari pemerintah daerah.
Program ini juga diintegrasikan dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan edukasi keamanan pangan yang rutin digelar di berbagai kabupaten.
Komitmen Berkelanjutan untuk UMKM Sulbar
Ke depan, BPOM Mamuju berkomitmen memperluas jangkauan pendampingan agar lebih banyak UMKM yang mendapatkan legalitas resmi. Mereka menargetkan peningkatan signifikan jumlah produk lokal berizin edar dalam setahun ke depan.
“Kami ingin memastikan UMKM di Sulbar tidak hanya berkembang dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas dan keamanan produknya. UMKM yang kuat akan mendorong ekonomi daerah semakin maju,” tegas BPOM.
