Mamuju – Sebanyak 634 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mamuju resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, dalam sebuah acara resmi di Gedung PKK Mamuju, Jumat
Namun dalam kesempatan itu, Bupati Sutinah memberikan peringatan keras agar para PPPK benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa status PPPK bukan berarti kebal evaluasi, karena kontrak kerja dapat diputus bila kinerja dianggap tidak maksimal.
Pesan Tegas Bupati Mamuju
Dalam sambutannya, Sutinah menekankan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pegawai yang bisa menjadi motor penggerak pelayanan publik, bukan sebaliknya.
“Jangan sampai ada yang tabola bale (santai dan tidak serius bekerja). Ingat, meskipun sudah menerima SK, perpanjangan kontrak bisa saja tidak dilakukan bila kinerjanya tidak sesuai harapan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa PPPK harus menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, dan etos kerja. Para pegawai diminta untuk hadir tepat waktu, bekerja sesuai aturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Baca juga: Duel Maut di PT Mamuang: Cekcok Ayam Berujung Parang, Satu Karyawan Tumbang
Fokus pada Kinerja dan Disiplin
Menurut Bupati, formasi PPPK yang baru diangkat diharapkan dapat mengisi kebutuhan tenaga di sektor-sektor vital, khususnya pendidikan, kesehatan, serta administrasi pemerintahan.
“Penempatan saudara-saudara ini bukan sekadar mengisi kursi kosong, tapi untuk menjawab kebutuhan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan profesional,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Mamuju akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PPPK. “Kalau malas, tidak disiplin, atau menyalahgunakan wewenang, maka jangan harap kontrak bisa diperpanjang,” tegas Sutinah.
Harapan untuk Wujudkan Mamuju Maju
Bupati berharap kehadiran 634 PPPK ini dapat memberikan energi baru bagi pembangunan daerah. “Dengan tambahan pegawai ini, kita bisa mempercepat tercapainya visi Mamuju Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta para PPPK menjaga integritas dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. “Jangan sekali-kali bermain-main dengan jabatan yang diemban, karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya,” tutupnya.
Apresiasi dari PPPK yang Baru Dilantik
Salah satu PPPK yang menerima SK, (nama inisial), mengaku lega dan bersyukur akhirnya resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara meskipun dengan status perjanjian kerja.
“Ini adalah kesempatan besar. Kami berkomitmen untuk bekerja sungguh-sungguh dan membuktikan diri layak dipercaya oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Dengan peringatan keras yang disampaikan Bupati, para PPPK diharapkan dapat bekerja lebih profesional, disiplin, dan berkontribusi nyata untuk masyarakat Mamuju.
