Wawasan Mamuju — Sebanyak 25 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan para pemimpin daerah sebelum menjalankan masa jabatannya.
Salah satu peserta dalam program ini adalah Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, yang kembali memimpin Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ia bergabung bersama dua lusin kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia untuk mengikuti pelatihan intensif di Kampus Lemhanas, Jakarta.
Penguatan Kepemimpinan dan Ketahanan Nasional
Program KPPD Lemhanas kali ini menitikberatkan pada peningkatan kompetensi strategis kepala daerah agar mampu menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang kian kompleks. Materi pelatihan mencakup berbagai bidang seperti geopolitik, kebijakan publik, ekonomi nasional, transformasi digital pemerintahan, serta manajemen krisis dan keamanan nasional.
Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Karena itu, mereka perlu memiliki wawasan kebangsaan yang luas, daya analisis tajam, dan ketangguhan moral dalam menghadapi tekanan di lapangan.
“Kepala daerah tidak hanya dituntut untuk menjadi administrator, tetapi juga harus menjadi pemimpin bangsa di tingkat lokal. KPPD adalah ruang pembelajaran strategis untuk memperkuat ketahanan nasional dari daerah,” ujar Andi di hadapan peserta, Rabu (6/11).
Ia menambahkan, Lemhanas berkomitmen melahirkan pemimpin daerah yang mampu berpikir holistik, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan nasional.
Bupati Mamuju: Ajang Belajar, Berbagi, dan Berjejaring
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyambut baik kesempatan mengikuti program KPPD. Menurutnya, pelatihan ini menjadi wadah penting bagi kepala daerah untuk memperdalam wawasan, mengasah kepemimpinan strategis, serta memperluas jejaring dengan para pemimpin dari berbagai daerah.
“Ini kesempatan luar biasa untuk belajar langsung dari para pakar dan berdiskusi dengan kepala daerah lain. Banyak hal yang bisa kami serap dan terapkan untuk mempercepat pembangunan di Mamuju,” ujar Sutinah seusai pembukaan kegiatan.
Ia menilai, tantangan kepemimpinan daerah semakin besar, terutama dalam mengelola pembangunan pascapandemi, memperkuat layanan publik, dan menekan kesenjangan ekonomi masyarakat. Melalui KPPD, dirinya berharap dapat membawa perspektif baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil.
“Sebagai pemimpin daerah, kami harus mampu adaptif menghadapi perubahan. Pembelajaran di Lemhanas membuka wawasan tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan yang berakar pada nilai kebangsaan namun tetap modern dan responsif,” tambahnya.
Baca juga: Kesal Gaji Tak Dibayar, Pria di Mamuju Nekat Curi Alat Pertukangan Bos
Kursus Komprehensif: Dari Simulasi Hingga Studi Kasus
Berbeda dari pelatihan birokrasi pada umumnya, KPPD Lemhanas menggunakan pendekatan komprehensif dan aplikatif. Para peserta tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga mengikuti diskusi kebijakan, simulasi pengambilan keputusan, dan studi kasus nyata dari berbagai daerah di Indonesia.
Para narasumber berasal dari kalangan pejabat tinggi negara, akademisi, tokoh masyarakat, serta praktisi pembangunan. Mereka diharapkan mampu memberikan perspektif lintas sektor untuk membantu kepala daerah mengelola isu-isu strategis seperti kemiskinan, ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital pemerintahan.
“Kepemimpinan di era sekarang menuntut kemampuan berpikir lintas disiplin. Kepala daerah harus mampu menjadi inovator, sekaligus penjaga stabilitas sosial di daerahnya,” kata salah satu pengajar Lemhanas.
Dukungan Penuh dari Pemerintah Pusat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KPPD. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akhmad Sudirman, menyebutkan bahwa penguatan kapasitas kepala daerah merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas tata kelola pemerintahan nasional.
“Pemimpin daerah yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan akan melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. KPPD menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat sistem desentralisasi yang sehat dan produktif,” ujarnya.
Kemendagri juga berharap agar peserta KPPD dapat menerapkan hasil pembelajaran di lapangan, terutama dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta mempercepat realisasi program prioritas nasional di wilayah masing-masing.
Mamuju Siap Terapkan Ilmu dari Lemhanas
Usai mengikuti KPPD, Bupati Mamuju berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam memperkuat visi pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, inovasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan Mamuju yang lebih maju dan inklusif.
“Kami ingin membawa Mamuju menjadi daerah yang tangguh, sejahtera, dan berdaya saing. Ilmu yang kami dapatkan dari Lemhanas akan menjadi bekal penting dalam mewujudkan itu,” ujar Sutinah optimistis.
Program KPPD Lemhanas RI menjadi bukti komitmen negara dalam membangun pemimpin daerah yang cakap, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, Lemhanas, dan kepala daerah, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin lokal yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memajukan daerahnya dengan penuh dedikasi.
